Rusia tetaplah Rusia : sejarah otokrasi

Rusia sejak dulu memang menarik untuk di bahas. Selain pernah menjadi salah satu kekuatan dunia melawan Amerika Serikat pada era perang dingin, Rusia memiliki sejarah pemerintahan yang unik. Pada abad 18 dan 19, Rusia merupakan negara dengan sistem otokrasi yang sangat dominan. Yaitu berpusatnya kekuasaan pada satu orang secara penuh dan bahkan turun temurun. Segala sesuatunya bergantung pada kemauan Tsar (Kaisar/Raja) dan secara otomatis kekuasaan terpusat padanya. Selain itu tidak ada kebebasan berpendapat dan tidak ada check and balance antara pemimpin dan parlemen, karena parlemen perlahan harus tunduk pada kekuasaan Tsar. Sekitar abad 17, merupakan masa kejayaan Duma (parlemen Rusia), akan tetapi pergerakannya sangat sempit. Terkadang hanya sebagai pelaksana perintah Tsar. Dalam sejarah otokrasi, pemimpin dinilai tidak pernah melakukan kesalahan karena dia dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga sempat terdapat ungkapan bahwa Tsar adalah pengatur negara yang tidak pernah berbuat salah. Pada masa komunispun, setelah menang pada revolusi boulsevik 1917, kekuasaan tetap berada pada tangan satu orang, bahkan semakin penuh cakupannya. Akan tetapi, rakyat Rusia pada masa Tsar seolah telah menyerahkan segala sesuatunya pada sang pemimpin. Mereka tidak peduli dengan dunia luar. Rakyat Rusia sangat mempercayai Tsar sehingga tekadang sangat tergambar bahwa Tsar memanfaatkan kepercayaan rakyatnya. Tsar melakukan segala cara agar Rakyat Rusia selalu mempercayai apapun yang dikatakannya dan menuruti segala hasilnya. Rakyat tidak terlalu peduli pada poltik. Yang terpenting adalah mereka tidak kelaparan. Akibatnya, rakyat Rusia tidak terbiasa dengan perubahan.

Pada era modern saat ini, ternyata Rusia dinilai kembali kesejarah awal tersebut. Hal ini mulai nampak sejak kepemimpinan Vladimir Putin. Pada dunia Internasional, Putin mencitrakan Rusia sebagai negara yang demokratis. Namun pada kenyataannya, demokrasi Rusia adalah demokrasi semu. Sebenarnya apabila dilihat dari sejarahnya, Rusia memang sulit untuk menjadi negara yang demokrasi secara utuh. Karena sejak awal berdirinya Uni Soviet bahkan sampai bersakhirnya perang dingin, rakyat Rusia telah terbiasa dengan sistim pemerintahan yang otoriter. Seperti yang dikatakan si atas, Rakyat Rusia tidak terbiasa dengan perubahan. Tidak ada pembiasaan pada sistem demokrasi yang sungguh – sungguh diterapkan di Rusia. Apalagi pada era pemerintahan Putin, keotoriteran kembali diterapkan. Contoh riil dari keotoriteran tersebut adalah tidak adanya kebebasan berpendapat seperti dulu, penghancuran lawan politik dengan cara kasar, mengakhiri pemilihan langsung gubernur dan para anggota parlemen independen, serta kembalinya semangat untuk membuat Rusia menjadi Roma ketiga. Seperti diketahui, Rusia sempat diincar untuk menjadi pertahanan terakhir Kristen Ortodoks. Bahkan mantan Pemimpin Soviet, Michael Gorbachev, saat sesi wawancara dengan BBC pada hari kamis, 18 agustus 2011 menyatakan bahwa usaha Putin untuk membina kestabilan di Rusia telah mengakibatkan kemacetan demokrasi di Rusia.

Sebenarnya gaya kepemimpinan Putin yang otoriter tersebut, tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai mantan agen KGB. Dalam hal ini, Putin ingin mengembalikan harga diri Rusia. Salah satu caranya adalah dengan menarik Rusia dari Pakta Kekuatan Konvensional Eropa (CFE). CFE ditandatangani oleh seluruh anggota NATO dan negara-negara yang terikat Pakta Warsawa pada 1990. Berdasarkan Pakta CFE, negara bersangkutan dibatasi dalam menempatkan pasukan, tank, dan perlengkapan militer lainnya di seluruh Eropa.

Yang menarik adalah, dengan mengembalikan otokrasi Rusia, Putin justru berhasil membuktikan kembalinya kejayaan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa di tangan Putin, perekonomian Rusia mengalami perkembangan yang sangat baik. Bahkan Dunia Internasional memandang Putin memiliki obsesi untuk menandingi kembali Amerika Serikat seperti pada masa perang dingin. Pertumbuhan ekonomi Rusia pada 2008 mencapai 7%, melebihi rata-rata yang pernah dicapai selama tujuh atau delapan tahun sebelumnya. Seluruh hutang negara terbayar dan pertumbuhan pendapatan negera berkisar di angka 12%, dengan sektor minyak dan gas menjadi kekuatan penopang utama. Pemerintah Rusia juga berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2008, Putin menyerahkan jabatan kepresidenan pada Dimitry Mendvedev yang saat itu menjadi perdana menteri, dan membuat dirinya turun pangkat menjadi Perdana menteri menggantikan Dimitry. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Dimitry, keadaan tidak banyak berubah walaupun Rusia terkesan lebih terbuka dan moderat. Hal itu dikarenakan Dimitry ada di bawah bayang bayang Putin. Presidennya memang Dimitry, akan tetapi sangat terlihat bahwa  presiden sebenarnya adalah Putin. Kabar terbaru, pada maret 2012 akan diadakan pemilihan presiden dan kedua pemimpin Rusia tersebut akan kembali bertukar posisi. Dimitry Medvedev sebagai Perdana Menteri dan Putin sebagai Presiden. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset Rusia, sangat kecil kemungkinan untuk mengahalagi Putin menang dalam pemilihan. Dan bila Putin memang benar benar menang, itu artinya semakin kuatlah kembalinya keotokrasian di Rusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: