Beberapa Fakta Mengenai China


-       Kronologi Politik China

  • September 1976, Mao Zedong wafat
  • Agustus 1977, Kongres Partai XI menyatakan bahwa ‘Revolusi Kebudayaan’ telah berakhir
  • Oktober 1977, perguruan tinggi dibuka lagi
  • Oktober 1978, penerimaan kaum intelektual sebagai bagian dari masuarakat
  • Desember 1978, Sidang Pleno III, Kongres XI, mengesahkan kebijakan ‘reformasi dan keterbukaan’
  • Januari 1979, terjadi pembukaan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, disusul kunjungan Deng Xiaoping ke Amerika Serikat (29 Januari – 5 Februari)
  • Juli 1979, diijinkan mengadakan perdagangan dengan negara lain
  • Februari 1980, Sidang Pleno 5, Kongres XI menghapus jabatan Ketua Partai, menghidupkan kembali jabatan Sekretaris Jenderal Partai, dan mengangkat Hu Yaobang sebagai sekjen
  • Juni 1981, Sidang Pleno VI, Kongres XI mengesahka dokumen “Keputusan mengenai beberapa masalah sejarah sejak didirikannya negara”. Dalam dokumen tersebut, mao dinyatakan bersalah mengadakan Revolusi kebudayaan
  • September 1982, Deng Xiaoping diangkat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat
  • Juni 1983, Kongres Rakyat Nasional VI mengangkat Zhao Ziyang sebagai PM, sekaligus pertanda Hua Guofeng sudah kehilangan semua jabatan pemimpin.
  • Januari 1987, rapat Politbiro Partai memutuskan Hu Yaobang diturunkan dari jabatan Sekjen Partai, dan dirangkap oleh Zhao Ziyang
  • Januari 1988, Presiden Chiang Ching-kuo (Taiwan) wafat; Dewan negara mengesahkan “sistem kontrak dan tanggung jawab manajer” bagi perusahaan milik negara..
  • April 1988, Sidang 1, Kongres Rakyat Nasional VII memilih Li peng sbagai PM.
  • April 1989, Hu Yaobang, mantan sekjen PKC, meninggal dunia tiba tiba, disusul oleh demonstrasi mahasiswa di Lapangan Tian’anmen
  • Mei 1989, kunjungan kenegaraan Gorbachev; China dinyatakan dalam keadaan darurat
  • Juni 1989, pembantaian demonstran di Lapangan Tian’anmen
  • Juli 1989, Zhao Ziyang diturunkan dari jabatan Sekjen Partai, dikeluarkan dari Politbiro, dan dari Komite Sentral, dan Jiang Zemin diangkat sebagai Sekjen PKC yang baru; terjadi pengejaran para bekas pendukung demonstran di seluruh Cina
  • Januari 1990, status keadaan darurat dicabut
  • April 1990, Jiang Zemin diangkat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat, menggantikan Deng Xiaoping
  • Agustus 1990, terjadi pemulihan hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia
  • April 1991, Zhu Rongji diangkat sebagai Wakil PM
  • Januari 1992, Deng Xiaoping mengadakan perjalanan ke selatan (nanxun) yang mengeluarkan seruan untuk “mempercepat reformasi ekonomi”
  • Maret 1993, Kongres Rakyat Nasional memutuskan reformasi pada perusahaan milik negara sampai ke tingkat privatisasi dan semi-privatisasi
  • Juni 1993, Cina gagal melamar menjadi penyelenggara olimpiade tahun 2000
  • November 1993, Plenum III Komite Sentral, Kongres XIV menetapkan Cina mengikuti “ekonomi pasar sosialis” dan sistem fiskal baru
  • Desember 1993, merupakan peringatan 100 tahun lahirnya Mao zedong
  • Juli 1994, UU perburuhan ditetapkan, dimana diatur upah minimum serta penetapan UU Keamanan Negara, dimana polisi boleh menangkap siapa saja yang menyebarkan berita yang “bertentangan dengan fakta”
  • Desember 1994, Cina gagal masuk GATT
  • Februari 1997, Deng Xiaoping wafat
  • Juni 1997, Hong Kong kembali ke pangkuan Cina
  • September 1997, Kongres PKC XV menetapkan “Cina pada tahap awal sosialisme”
  • Oktober 1997, kunjungan Jiang Zemin ke Amerika Serikat
  • Maret 1998, Zhu Rongji diangkat menjadi PM, menggantikan Li Peng
  • Maret 1999, amandemen UUD 1982 mengakui eksistensi kepemilikan swasta
  • Mei 1999, pengeboman Kedubes RRC di Beograd oleh pesawat AS disusul demonstrasi anti AS di kota kota besar di China
  • Desember 1999, Macao kembali ke pangkuan China
  • Juli 2001, pada pidato perigatan ulang tahun ke-80 dari PKC, Jiang mengumumkan pengusaha swasta boleh masuk menjadi anggota partai
  • Juli 2001, Cina berhasil dipilih menjadi penyelenggara Olimpiade tahun 2008
  • Desember 2001, Cina resmi diterima sebagai anggota WTO
  • 4 November 2002, ASEAN dan Cina setuju untuk mengadakan “Free Trade Area”
  • 8-15 November 2002, kongres PKC ke – 16, menetapkan Hu Jintao sebagai sekjen partai menggantikan Jiang Zemin
  • Maret 2003, Kongres Rakyat Nsional menetapkan Hu Jintao sebagai Kepala Negara dan Wen Jiabao sebagai PM
  • April-Juni 2003, wabah penyakit SARS meledak di Cina menyebabkan panik di seluruh Cina
  • Oktober 2003, Cina berhasil meluncurkan satelit berawk ke ruang angkasa, dan kembali ke bumi setelah melakukan 14 kali putaran. Nama satelit Shenzhou V dengan nama astronot Yang Liwei

-       Sejak awal abad masehi, Cina telah mengalami globalisasi dengan bukti hubungan perdagangan sutra dengan kekaisaran Roma

-       Untuk jangka kurang lebih 100 tahun, Cina kehilangan kontak dengan Eropa Barat karena Cina di bawah Dinasti Qing menjalankan kebijakan pintu tertutup

-       Globalisasi di Cina tidak terbendung ketika Inggis berhasil mendobrak pintu Cina lewat perang candu tahun 1840

-       Akhir abad ke 19 hingga awal abad 20 di Cina, ditandai dengan aneka pergolakan dan konflik, bahkan pembunuhan yang berakhir dengan tumbangnya kekaisaran Cina di bawh Dinasti Qing tahun 1911

-       Ditilik dari data data yang tersedia sampai tahun 2000 saja, Cina telah menjadi produsen dari banyak hal yang sudah menjadi tingkat dunia. Menurut data dari East Asia Institute, Singapore, tahun 2003, Cina menguasai 7% hardisk drives dunia, 12% desktop PCs dunia, 13% hand phone dunia, dan 46% sepeda motor di dunia.

-       Pada tahun 2000, struktur ekspor China Cuma 10% terdiri dari hasil pertanian, selebihnya adalah barang manufaktur.

-       Pada awal reformasi, hanya 5% saja dari ekonomi China yang dimarketisasikan, pada tahun 1999 sudah naik menjadi 50%

-       Sebelum refolusi, negara mengontrol harga dari 1.336 barang, namun pada tahun 1998, Cuma tinggal 58 barang saja

-       Ekspor cina pada 2001 melejit hingga 23% menjadi US$ 266 miliar dan merupakan 4,4% dari ekspor dunia

-       Pada pertengahan tahun 1950-an, ketika dinyatakan bahwa “transformasi sosialis” telah tercapai,kelas kapitalis benar benar telah dikikis. Kalau pada tahun 1953 masih terdapat 8,4 juta tukang ,pedagang, dan pengusaha di kota kota di Cina, pada 1956 jumlah itu merosot menjadi 160.000 sja di seluruh Cina.

 

Referensi : Wibowo,I.2007.Belajar Dari China.jakarta:Kompas

-

‘Demokrasi’ Rusia

Seperti diketahui, bubarnya Pakta Warsawa pada tahun 1991, bertepatan dengan kebijakan Michael Gorbachev untuk merombak Uni Soviet secara keseluruhan. Rusia pada awalnya merupakan negara komunis, sedangakan Gorbachev ingin merubahnya menjadi negara demokratis. Pada  awal misi tersebut, seluruh dunia seakan yakin bahwa Uni Soviet dapat berubah menjadi negara yang terbuka serta demokratis. Namun pada pelaksanaannya, Misi tersebut tidak berjalan mulus. Niat awal Gorbachev untuk membentuk Uni soviet dalam sistem yang berbeda, justru menjadi bumerang baginya. Akibatnya cukup fatal. Uni Soviet yang merupakan negara terbesar di Dunia saat itu, pecah menjadi negara negara yang lebih kecil. Wilayah wilayah yang dulu tuduk pada kekuasaan Uni Soviet di pusat mulai memberanikan diri melawan dan akhirnya melepaskan diri. Kejadian tersebut tidak diperkirakan oleh Gorbachev dan sudah tentu sangat sulit untuk menyatukannya kembali. Sehingga yang tersisa hanyalah Federasi Rusia.

Kegagalan Gorbachev dalam membangun demokrasi Soviet, tidak terlepas dari cara beliau memainkan perannya. Rusia merupakan negara yang berbeda dari negara negara lain di Dunia. Rusia telah terbiasa selama puluhan tahun dalam belenggu komunisme dan keotoritarian. Sehingga rakyat Rusia pun tidak terlalu bergairah dengan perubahan. Kalaupun ada perubahan, yang diinginkan adalah lepas dari Uni Soviet dan membentuk negara sendiri. Cara yang dilakukan gorbachev terlalu gegabah dan frontal. Merubah seseorang menjadi pribadi yang berbeda saja membutuhkan cara yang halus dan mungkin dalam waktu yang lama. Apalagi untuk taraf negara yang terdiri dari banyak pihak dengan keinginan dan pemikiran berbeda – beda. Perlu diingat bahwa Soviet-Rusia dalam sejarahnya tidak pernah mengenal sistem demokrasi dan kebebasan.

Setelah Gorbachev lengser, pucuk kepemimpinan Rusia jatuh ke tangan Yeltsin. Pada awalnya Gorbachev terlihat sangat percaya dengan Yeltsin yang notabene akan meneruskan perjuangan – perjuangannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Yeltsin mulai membangkang dan memimpin Rusia berdasar kemauannya sendiri. Yeltsin menerapkan suprapresidensial yang dibalut kata ‘Republik Presidensial’. Dalam sistem tersebut, kekuasaan presiden sangat absolut. Sesungguhnya didalam sistem tersebut ada Duma atau parlemen negara, akan tetapi kekuasaannya sangat terbatas karena besarnya kekuasaan dan pengaruh presiden atas parlemen. Pada awalnya, Yeltsin berkeyakinan bahwa kekuasaan eksekutif yang terpusat dan otonom akan mewujudkan reformasi ekonomi dan politik radikal dengan lebih bijaksana dari pada sistem parlementer. Tetapi keyakinan itu sama sekali tidak terwujud, karena ekonomi Rusia justru semakin hancur. Pada masa jabatan Yeltsin terlihat sekali bahwa demokrasi yang diimpikan di Rusia masih hanya sekedar bayangan.

Yeltsin mengundurkan diri pada tahun 1999, dan digantikan oleh Putin. Putin menang dalam pemilu karena partainya memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam negara. Sesungguhnya banyak terdapat partai – partai lain, akan tetapi tidak cukup kokoh untuk menandingi partai besar. Partai politik di Rusia sangat lemah. Hal tersebut dikarenakan rakyat Rusia sangat asing dengan sistem partai, serta susahnya mentransformasi baik politik maupun ekonomi negara secara bersamaan. Seperti yang telah disebutkan, rakyat Rusia tidak pernah mengenal demokrasi. Selain itu, kekuasaan presiden terlalu besar, serta munculnya 2 kekuatan politik yang dominan akan tetapi landasan partainya sangat bertentangan. Model kepemimpinan Putin tidak berbeda dengan Yeltsin. Ditangan Putin demokrasi masih saja hanya mimpi dan bahkan mungkin hanya harapan. Oleh Putin, Rusia seperti dikembalikan ke jaman abad 18 dan 19. Terkadang dapat disimpulkan bahwa Putin hanyalah Yeltsin dalam wujud lain dan bahkan lebih kejam.

Putin meneruskan misi terselubung Yeltsin, yang tentu tidak diketahui oleh Gorbachev, untuk mengutamakan kepentingan Rusia. Bagi mereka, Rusia harus kembali ke masa kejayaannya. Putin percaya bahwa Rusia memang ditakdirkan untuk menjadi kekuatan yang besar, tidak peduli dengan sistem pemerintahan apa ia dijalankan. Putin lebih percaya pada keyakinannya untuk menjalankan Rusia sesuai caranya, dari pada terus mendengar rongrongan dunia Internasional untuk membentuk negara yang demokrasi. Dia merasa bahwa dirinya lebih tahu tentang Rusia dari pada orang lain. Itulah kenapa, ditangan Putin, Rusia mulai terlihat percaya diri dan tidak mau seenaknya saja tunduk pada Amerika Serikat.

Rusia tetaplah Rusia : sejarah otokrasi

Rusia sejak dulu memang menarik untuk di bahas. Selain pernah menjadi salah satu kekuatan dunia melawan Amerika Serikat pada era perang dingin, Rusia memiliki sejarah pemerintahan yang unik. Pada abad 18 dan 19, Rusia merupakan negara dengan sistem otokrasi yang sangat dominan. Yaitu berpusatnya kekuasaan pada satu orang secara penuh dan bahkan turun temurun. Segala sesuatunya bergantung pada kemauan Tsar (Kaisar/Raja) dan secara otomatis kekuasaan terpusat padanya. Selain itu tidak ada kebebasan berpendapat dan tidak ada check and balance antara pemimpin dan parlemen, karena parlemen perlahan harus tunduk pada kekuasaan Tsar. Sekitar abad 17, merupakan masa kejayaan Duma (parlemen Rusia), akan tetapi pergerakannya sangat sempit. Terkadang hanya sebagai pelaksana perintah Tsar. Dalam sejarah otokrasi, pemimpin dinilai tidak pernah melakukan kesalahan karena dia dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga sempat terdapat ungkapan bahwa Tsar adalah pengatur negara yang tidak pernah berbuat salah. Pada masa komunispun, setelah menang pada revolusi boulsevik 1917, kekuasaan tetap berada pada tangan satu orang, bahkan semakin penuh cakupannya. Akan tetapi, rakyat Rusia pada masa Tsar seolah telah menyerahkan segala sesuatunya pada sang pemimpin. Mereka tidak peduli dengan dunia luar. Rakyat Rusia sangat mempercayai Tsar sehingga tekadang sangat tergambar bahwa Tsar memanfaatkan kepercayaan rakyatnya. Tsar melakukan segala cara agar Rakyat Rusia selalu mempercayai apapun yang dikatakannya dan menuruti segala hasilnya. Rakyat tidak terlalu peduli pada poltik. Yang terpenting adalah mereka tidak kelaparan. Akibatnya, rakyat Rusia tidak terbiasa dengan perubahan.

Pada era modern saat ini, ternyata Rusia dinilai kembali kesejarah awal tersebut. Hal ini mulai nampak sejak kepemimpinan Vladimir Putin. Pada dunia Internasional, Putin mencitrakan Rusia sebagai negara yang demokratis. Namun pada kenyataannya, demokrasi Rusia adalah demokrasi semu. Sebenarnya apabila dilihat dari sejarahnya, Rusia memang sulit untuk menjadi negara yang demokrasi secara utuh. Karena sejak awal berdirinya Uni Soviet bahkan sampai bersakhirnya perang dingin, rakyat Rusia telah terbiasa dengan sistim pemerintahan yang otoriter. Seperti yang dikatakan si atas, Rakyat Rusia tidak terbiasa dengan perubahan. Tidak ada pembiasaan pada sistem demokrasi yang sungguh – sungguh diterapkan di Rusia. Apalagi pada era pemerintahan Putin, keotoriteran kembali diterapkan. Contoh riil dari keotoriteran tersebut adalah tidak adanya kebebasan berpendapat seperti dulu, penghancuran lawan politik dengan cara kasar, mengakhiri pemilihan langsung gubernur dan para anggota parlemen independen, serta kembalinya semangat untuk membuat Rusia menjadi Roma ketiga. Seperti diketahui, Rusia sempat diincar untuk menjadi pertahanan terakhir Kristen Ortodoks. Bahkan mantan Pemimpin Soviet, Michael Gorbachev, saat sesi wawancara dengan BBC pada hari kamis, 18 agustus 2011 menyatakan bahwa usaha Putin untuk membina kestabilan di Rusia telah mengakibatkan kemacetan demokrasi di Rusia.

Sebenarnya gaya kepemimpinan Putin yang otoriter tersebut, tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai mantan agen KGB. Dalam hal ini, Putin ingin mengembalikan harga diri Rusia. Salah satu caranya adalah dengan menarik Rusia dari Pakta Kekuatan Konvensional Eropa (CFE). CFE ditandatangani oleh seluruh anggota NATO dan negara-negara yang terikat Pakta Warsawa pada 1990. Berdasarkan Pakta CFE, negara bersangkutan dibatasi dalam menempatkan pasukan, tank, dan perlengkapan militer lainnya di seluruh Eropa.

Yang menarik adalah, dengan mengembalikan otokrasi Rusia, Putin justru berhasil membuktikan kembalinya kejayaan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa di tangan Putin, perekonomian Rusia mengalami perkembangan yang sangat baik. Bahkan Dunia Internasional memandang Putin memiliki obsesi untuk menandingi kembali Amerika Serikat seperti pada masa perang dingin. Pertumbuhan ekonomi Rusia pada 2008 mencapai 7%, melebihi rata-rata yang pernah dicapai selama tujuh atau delapan tahun sebelumnya. Seluruh hutang negara terbayar dan pertumbuhan pendapatan negera berkisar di angka 12%, dengan sektor minyak dan gas menjadi kekuatan penopang utama. Pemerintah Rusia juga berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2008, Putin menyerahkan jabatan kepresidenan pada Dimitry Mendvedev yang saat itu menjadi perdana menteri, dan membuat dirinya turun pangkat menjadi Perdana menteri menggantikan Dimitry. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Dimitry, keadaan tidak banyak berubah walaupun Rusia terkesan lebih terbuka dan moderat. Hal itu dikarenakan Dimitry ada di bawah bayang bayang Putin. Presidennya memang Dimitry, akan tetapi sangat terlihat bahwa  presiden sebenarnya adalah Putin. Kabar terbaru, pada maret 2012 akan diadakan pemilihan presiden dan kedua pemimpin Rusia tersebut akan kembali bertukar posisi. Dimitry Medvedev sebagai Perdana Menteri dan Putin sebagai Presiden. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset Rusia, sangat kecil kemungkinan untuk mengahalagi Putin menang dalam pemilihan. Dan bila Putin memang benar benar menang, itu artinya semakin kuatlah kembalinya keotokrasian di Rusia.

Perbandingan Kebebasan Pers Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia sudah beberapa kali mengalami pergantian sistem pemerintahan. Tahun 1945 sampai 1965 dikenal dengan nama sistem pemerintahan orde lama, yang mana merupakan era presiden Soekarno. Setelah presiden Soekarno tumbang, tampung kekuasaan diserahkan kepada jenderal Soeharto yang akhirnya melahirkan sistem pemerintahan orde baru. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dikarenakan sudah terlalu lama menjabat dan merajalelanya KKN, presiden Soeharto digulingkan oleh rakyat Indonesia yang akhirnya melahirkan zaman baru bagi Indonesia, reformasi. Reformasi berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang.

Tidak ada yang menyangkal bahwa setiap periode pemerintahan memiliki ciri khasnya masing masing. Orde baru dikenal dengan keotoriteran rezim presiden Soeharto sedangakan masa reformasi dianggap sebagai masa berjayanya demokrasi. Kedua masa tersebut, orde baru dan reformasi merupakan dua masa pemerintahan yang cukup berbeda. Masa orde baru merupakan masa dimana segala sesuatunya harus sesuai dengan kehendak pengusa, bukan kehendak rakyat. Rakyat dipaksa untuk bungkam dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah tanpa dapat melakukan kritik untuk kebijakan yang lebih baik. Pada masa orde baru Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun tidak merata. Hutang Indonesia tak terhitung banyaknya. Ditambah maraknya korupsi di tubuh pemerintahan. Siapapun yang menentang pemerintah, nyawanya akan terancam. Sanksi kriminal dilaksanakan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Tidak ada yang mampu meruntuhkan kebobrokan sistem tersebut sampai akhirnya rakyat benar – benar telah kehilangan kesabaran pada tahun 1998.

Sedangkan masa reformasi sering digaung – gaungkan sebagai masa demokrasi. Yang artinya kebebasan hampir disegala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepolitikan. Pada masa orde baru, pemenang pemilu sudah bisa dipastikan, namun pada masa reformasi benar benar merupakan persaingan terbuka. Dalam hal pengambilan kebijakan, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas melalui wakil wakil rakyat maupun media. Walaupun pada kenyataannya saat ini aspirasi rakyat cenderung tidak didengar, setidaknya tidak ada yang membungkam rakyat seperti pada masa orde baru.

Berdasarkan uraian diatas, sudah dapat dipastikan nasib jurnalisme Indonesia pada masa orde baru dan reformasi itu berbeda. Nasib pers sangat bergantung dari kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan kebebasan pers pada masa orde baru dan masa reformasi?

 C. Teori

Teori sistem politik menurut pendapat Robert A.Dahl dalam bukunya yang berjudul Modern Political Analysis : “ sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan – hubungan antar manusia yang melibatkan -sampai dengan tingkat yang berarti- kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang”

demokrasi menurut Henry B.Mayo : “Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.”

 D. Hipotesis

Pada masa orde baru kebebasan pers sangat dibatasi sedangkan pada masa reformasi pers memiliki ruang gerak yang cukup luas.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pers masa orde baru

Tidak bisa dipungkiri bahwa pers memiliki peran yang sangat penting di suatu negara. Tanpa pers, tidak ada informasi yang bisa tersalurkan baik dari rakyat ke pemerintahnya maupun sebaliknya. Singkat kata, pers memiliki posisi tawar yang tidak bisa diremehkan. Konsepsi Riswandha (1998 : 101) mengatakan bahwa ada empat pilar pemelihara persatuan bangsa, salah satunya adalah kaum intelektual atau pers. Pers berfungsi sebagai pemikir dan penguji konsep-konsep yang diterapkan pada setiap kebijakan.

Pada masa orde baru, pers bisa dikatakan tidak ada fungsinya untuk warga negara. Pers sangat terlihat hanya sebagai boneka penguasa. Tidak ada kebebasan berpendapat yang dijanjikan pemerintah pada awal awal kekuasaan orde baru. Keberadaan pers diawasi secara ketat oleh pemerintah di bawah naungan departemen penerangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal – hal buruk di dalam pemerintahan orde baru sampai di telinga masyarakat. Pers tidak bisa melakukan apapun selain patuh pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aspirasi masyarakat untuk pemerintah tidak tersalurkan sama sekali. Hal ini dikarenakan komunikasi politik yang terjadi hanya top – down. Artinya pers hanya sebagai komunikator dari pemerintah ke rakyat. Pers tidak dapat melakukan fungsinya sebagai komunikator dari rakyat ke pemerintah. Selain itu, pemberitaan yang disalurkan ke masyarakat mengenai pemerintah harus merupakan berita – berita yang menjunjung tinggi keberhasilan pemerintah. Yang diberitakan hanyalah sesuatu yang baik. Apabila suatu media nekat menerbitkan pemberitaan – pemberitaan miring soal pemerintah, bisa di pastikan nasib media tersebut berada di ujung tanduk.

Berdasarkan teori politik yang dipaparkan diatas, jelas bahwa pers pada masa orde baru sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap pers tidak dapat diragukan lagi, begitu juga dengan pegaruhnya. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah orde baru sangat tidak mendukung keberadaan pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan SIUPP, yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers, yang mana sangat tidak pro-pers. Pers mengalami kesulitan saat dituntut untuk melasanakan fungsi – fungsi yang secara alamiah melekat padanya, khususnya fungsi mereka bagi masyarakat. Fungsi pers bagi masyarakat adalah menampilkan informasi yang berdimensi politik lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi, dengan didominasi subyek negara serta kecenderungan pers untuk lebih berat ke sisi negara harus dilakukan dengan cara lebih memilih realitas psikologis dibanding dengan realitas sosiologis. Tidak hanya itu, 9 elemen dasar Bill Kovach mengenai jurnalisme yang seharusnya diamalkan oleh pers tidak terlaksana. 9 elemen dasar tersebut adalah :

  1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran
  2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara
  3. Esensi utama jurnalisme adalah disiplin verifikasi
  4. Jurnalis harus menjaga indepedensi dari objek liputannya
  5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan
  6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi
  7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan
  8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional
  9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personelnya

Jika sudah begitu, bisa dikatakan pers telah kehilangan jati dirinya. Contoh kediktatoran pemerintah terhadap pers adalah peristiwa 21 Juni 1994. Saat itu beberapa media massa seperti Tempo, deTIK, dan editor dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara. Akan tetapi, meskipun pemerintah telah membungkam media sedemikian rupa, tetapi saja ada media yang pantang menyerah melakukan perlawanan pada pemerintah. Salah satunya adalah Tempo. Pemerintah orde baru selalu merasa terancam dengan keberadaan Tempo. Hal tersebut wajar karena sikap pantang menyerah yang ditanamkan media tersebut kepada wartawan – wartawannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tempo menjadi media terpenting pada masa orde baru.

Sesungguhnya pada masa orde baru terdapat lembaga yang menaungi pers di Indonesia, yaitu Dewan Pers. Sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999, dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Berdasarkan amanat UU, dewan pers meiliki 7 fungsi :

  1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, bisa pemerintah dan juga masyarakat
  2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan keidupan pers
  3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
  4. Memberikan pertimbangan dan pengupayaan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
  5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
  6. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan
  7. Mendata persahaan pers

Namun sangat disayangkan bahwa dewan pers masa orde baru tidak melaksanakan fungsinya dengan efektif. Ironisnya, dewan pers justru tidak melindungi rekan sesama jurnalis. Hal tersebut terlihat saat peristiwa pembredelan media tahun 1994. Banyak anggota dewan pers yang tidak meyetujui pemberedelan tersebut, namun dewan pers dipaksa menyetujui langkah pemerintah tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukan dewan pers selain mematuhi instruksi pemerintah. Menolak sama artinya dengan melawan pemerintah. Bisa disimpulkan keberadaan dewan pers masa orde baru hanya sebatas formalitas.

 2.  Pers masa reformasi

Bagaimana dengan kebebasan pers pada masa reformasi? Tidak bisa dipungkiri bahwa pers pada masa orde baru sangat berbeda dengan pers pada masa reformasi. Tidak ada kebebasan pers pada masa orde baru. Namun, saat orde baru tumbang, pers seperti kehilangan kendali. Arus kebebasan dibuka lebar – lebar secara spontan. Gelombang kebebasan pers tercipta secara besar besaran, bukan perlahan dengan proses yang seharusnya.

Suatu kebijakan yang monumental karena dianggap sebagai tonggak dimulainya kebebesan pers di Indonesia yakni dikeluarkannya Permenpen No. 01/per/Menpen/1998, tentang Kententuan – Ketentuan SIUPP. Pada Permenpen ini, sanksi pencabutan SIUPP maupun pembreidelan bagi  pers ditiadakan. Ada lima peraturan, baik berupa Peraturan Menteri maupun Surat Keputusan Menteri, yang keseluruhannya menghambat ruang gerak pers, dicabut. Puncaknya adalah dikeluarkannya Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terdapat pasal di dalam undang-undang ini yang menyatakan pencabutan semua undang- undang pers yang ada sebelumnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang memberatkan pers. Akibatnya, permintaan untuk izin penerbitan meningkat.

Pers masa reformasi selalu dihubungkan dengan demokrasi. Yang mana demokrasi berarti kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Salah satu indikator demokrasi adalah terciptanya jurnalisme yang independen. Walaupun pada kenyataannya saat ini, terkadang pers masih dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Pers masa reformasi bebas menuliskan apapun kritik mereka terhadap pemerintah. Tidak ada pembungkaman, apalagi pembredelan. Jika pemerintah tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh pers, jalan untuk melawannya bukan dengan memberedel pers, tetapi dengan memanfaatkan pers itu sendiri sebagai alat komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain, pers masa reformasi menempatkan dirinya sebagai perantara rakyat dan pemerintah supaya tidak terjadi perbedaan persepsi.

Pers masa reformasi sedikit banyak telah menemukan jati dirinya. Pers menjadi lemabga yang independen. Pada masa reformasi, komunikasi politik yang terjadsi antara masyarakat dan pemerintah tidak hanya komunikasi top – down, melainkan juga bottom – up. Pers menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, baik berupa tuntutan maupun dukungan. Pers juga menjadi sarana pemerintah mensosialisasikan kebijakan – kebijakan yang telah diambilnya. Pers menjadi wadah pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan – kebijakan yang akan diambil disetujui rakyat atau tidak. Apabila suatu kebijakan telah diambil dan dilaksanakan, pers dapat mengambil perannya sebagai pengontrol kebijakan. Intinya, pers masa reformasi senantiasa melaksanakan fungsinya pada setiap proses sistem politik. Pada masa ini, 9 elemen dasar serta fungsi – fungsi pers cukup terlaksana.

Namun, kebebasan pers yang tercipta pada masa reformasi bukan berarti tidak menimbulkan masalah apapun. Kebebasan pers masa reformasi terkadang terlewat batas. Terdapat ketidakseimbangan antara keinginan masyarakat dengan kepentingan pers. Pers cenderung menampilkan sesuatu yang berbau komersil dan hanya memikirkan keuntungan perusahaan. Berita yang disajikan terkadang tidak objektif. Tidak hanya itu, pers juga terkadang melanggar kode etik nya sendiri. Norma dan nilai yang ada di masyarakat diabaikan. Dalam pencarian berita pun pers sering meniadakan kesopan santunan. Pers tidak lagi menghargai privatisasi sumber berita. Sebagai contoh, pers seharusnya fokus hanya pada masalah – masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti kebijakan pemerintah, akan tetapi pers menambahkannya dengan urusan pribadi sumber berita. Hal itu sangat melanggar norma.

Kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan pers, sempat muncul dalam aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini antara lain ditandai dengan penyerangan harian Jawa Pos di Surabaya oleh Banser pendukung Abdurrahman Wahid (alam Emilianus, 2005: 128).

Intinya, pers menjadi lupa bahwa kebebasan pun masih harus ada batasnya. Di masa reformasi pers lebih menampilkan diri sebagai pihak yang dekat dengan kekuasaan dan modal. Dan hal ini harus diantisipasi oleh masyarakat sebagai pengawas atas perilaku pers di Indonesia.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers pada masa orde baru sangat berbeda dengan kebebasan pers pada masa reformasi. Pada masa orde baru pergerakan pers sangat dibatasi dan hanya sebagai boneka pemerintah untuk melanggengkan kepentingannya. Sedangakan pada masa reformasi, kebebasan pers sangat terjamin. Ruang gerak pers menjadi sangat luas. Pers dapat melakukan fungsi top – down dan bottom – up, walaupun terkadang masih dimanfaatkan sebagai alat penguasa serta pemilik modal. Kebebasan pers masa reformasi juga bukan berarti tanpa masalah, banyak masalah yang timbul akibat dari kebebasan pers itu sendiri.

Pembangunan Bangsa Jepang Pasca Perang Dunia II

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seperti telah diketahui, saat ini Jepang merupakan negara yang tidak bisa disangsikan kepesatan pembangunannya. Jepang masuk dalam 5 besar negara pemberi pengaruh dalam perekonomian dunia. Perhatikan saja, banyak barang – barang rumah tangga yang kita pakai berasal dari Jepang, terutama elektronik dan alat memasak. Padahal, Jepang merupakan negara yang kalah perang dalam perang dunia II. Namun, bangsa Jepang dapat bangkit dengan cepat.
Di perang dunia II, Jepang menyerang Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 yang akhirya membawa amerika pada perang dunia II. Pearl Harbor adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di pulau Oahu, Hawaii, barat Honolulu. Banyak dari pelabuhan dan daerah sekeliling merupakan pangkalan Angkatan Laut bawah laut Amerika Serikat: Mabes Armada Pasifik Amerika Serikat. Penyerangan itu membawa luka yang cukup dalam untuk Amerika. Jepang menyerang pangkalan tersebut pada pagi buta saat pasukan Amerika sedang tidak siaga untuk berperang. Untuk kerugian dan korban secara keseluruhan, 21 kapal armada Pasifik tenggelam atau rusak, 188 pesawat terbang musnah dan 159 rusak, orang-orang Amerika yang tewas berjumlah 2.403. Jumlah itu termasuk 68 orang sipil, dan ada 1.178 anggota militan dan orang-orang sipil terluka.
Kemarahan Amerika direalisasikan pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 agustus 1945. Pada kedua tanggal tersebut, secara berurutan, Amerika menyerang Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pengeboman tersebut sangat di luar dugaan. Jepang segera lumpuh seketika, menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Bom atom ini membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945. Sejak itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom tersebut.
Yang membuat seluruh dunia kagum adalah ketangkasan Jepang dalam penanganan setelah penyerangan. Jepang tidak butuh waktu lama untuk segera bangkit dan menguasai keadaan. Hanya dalam kurun waktu 30 tahun, jepang segera menjadi salah satu jantung perekonomian dunia.

2. Rumusan Masalah
Apa faktor pendukung kepesatan pembangunan Jepang? Dan bagaimana cara Bangsa Jepang mencapai kemajuan pembangunan tersebut?

3. Hipotesa
Bangsa Jepang dapat berkembang dengan cepat karena semangat untuk bangkit yang luar biasa dan didukung oleh budaya Bangsa Jepang yang tidak mudah menyerah serta mau belajar dari pengalaman. Ditambah strategi rekonstruksi pasca konflik yang tepat.

4. Landasan Teori
Menggunakan pendekatan developmental. Pendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II. Pendekatan ini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannya di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi.

BAB II
PEMBAHASAN

1. Sejarah Kebangkitan Jepang.
Untuk mengulas mengenai sejarah kebangkitan Bangsa Jepang bisa dimulai dari sisi mana saja. Dalam makalah ini, akan dimulai dengan sejarah mitsubishi setelah perang dunia ke II yang mana merupakan salah satu kunci kebangkitan Bangsa Jepang.

Mitsubishi company pertama kali merupakan usaha pelayaran yg didirikan oleh Yataro Iwasaki (1835-1885) pada tahun 1870. Selama PD II, Mitsubishi membuat pesawat terbang, termasuk pesawat terbang legendaris “Zero” yg menyerang Pearl Harbour 7 Des 1941. Saat itu industri yg menyokong teknologi PD II bukan hanya Mitsubishi tetapi juga banyak industri lainnya, seperti Nakajima Corp yg juga memroduksi pesawat terbang dsb.
Setelah Jepang menyerah kalah ke sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menguasai Jepang dan memberlakukan hukumnya di Jepang, diantaranya pelucutan senjata, liberalisasi, unifikasi wilayah dan desentralisasi ekonomi. Sekutu yg dimotori oleh AS, menginginkan kemakmuran dan kekuatan ekonomi di Jepang saat itu tidak terkonsentrasi, tetapi harus lebih disebarluaskan (desentralisasi) dan dijadikan perusahaan publik dlm kerangka demokrasi.
Saat itu di Jepang ada 4 konglomerat-keluarga (zaibatsu) yang dikenal dengan “the big four”, dan 14 yang lebih kecil. Mitsubishi yg merupakan “the big four” pada saat itu harus tunduk pula pada aturan sekutu. Kemudian aset Mitsubishi dibagikan ke seluruh pekerja dan penduduk lokal dalam bentuk saham, sehingga tahun 1946, Mitsubishi berubah menjadi perusahaan independent.

Pada kenyataannya perusahaan yang terdesentralisasi mengalami banyak kesulitan dalam permodalan, produksi, dan pendistribusian hasil produksinya, sehingga akhirnya mereka saling menggabungkan saham mereka dan membentuk group (keiretsu), menjadi Mitsubishi keiretsu atau Mitsubishi group.
Jadi secara historis, aibatsu (konglomerat keluarga) yg muncul di era Edo dan berkembang di era Meiji, pada tahun 1946 harus berubah menjadi perusahaan publik yang pada perkembangannya berubah menjadi keiretsu (perhimpunan antara para pemegang saham). Perkembangan selanjutnya antara keiretsu ini saling bergabung dan menjadi komposisi perusahaan seperti yang ada di Jepang saat ini. Jadi bisa dikatakan bangsa jepang memang telah memiliki skill tinggi sejak jaman Edo (1600-1867).
Jepang yg memiliki SDM dng skill tinggi (dibuktikan dengan kemampuan teknologi alat perangnya ketika PD II) ditambah dukungan AS yg ingin Jepang sebagai penghambat pengaruh komunis di Asia Timur telah menyebabkan Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan mencapai puncaknya di tahun 1980. Setelah perang dingin selesai akibat runtuhnya Uni Soviet ditahun 1991, hubungan Jepang dan AS masih tetap erat sampai sekarang baik dalam bidang ekonomi maupun militer.

2. Kharakteristik Bangsa Jepang
bangsa Jepang merupakan bangsa yang tidak mudah menyerah. Dari segi budaya, mereka menerapkan sistem kerja kolektif dan bukan merupakan bangsa yang senang meniru. Mereka selalu berusaha belajar dari kemajuan dan kesalahan bangsa lain tanpa harus mencontoh seutuhnya. Seorang ilmuan di Jepang benar – benar memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa. Ketika para ilmuan jepang belajar teknologi maupun perekonomian di Amerika maupun negara Eropa, saat studi tersebut selesai, mereka akan dengan bangga kembali ke tanah airnya dan menerapkan apa yang didapat dengan beberapa modifikasi keunikan sistem sosial dan sistem budaya yang mereka miliki.

Bangsa Jepang memiliki rakyat yang cukup nasionalis. Ekonomi modern berkembang secara simultan dengan identitas budaya nasionalnya. Banyak pengamat Barat menyebut bahwa identitas kebudayaan dan institusi sosial adalah embrio kapitalisme Jepang. Ilmuwan barat menjuluki kebangkitan perekonomian Jepang sebagai sebuah pengecualian menyimpang (anomaly) dan paradoksal.

Bagi ilmuwan Jepang teori ekonomi barat hanya dianggap sebagai “bahan baku.” dan bukan alat yang langsung bisa dipakai. Para perencana ekonomi Jepang tidak pernah percaya bahwa untuk menjadi negara maju, nilai-nilai tradisionil harus dipinggirkan seperti yang terjadi di Barat. Mereka sangat percaya bahwa nilai nilai tradisional justru harus dipertahankan sebagai penyeimbang. Itulah kenapa bangsa jepang dapat tumbuh pesat secara perekonomian namun masih dengan ciri negara Timur yang khas. Life-time employment, seniority based system, dan traditional family system adalah contoh-contoh nilai dan institusi tradisionil Jepang yang masih terpelihara hingga sekarang.

3. Strategi Pembangunan Ekonomi Jepang
Mempelajari perkembangan perekonomian jepang tidak bisa dilepaskan dari mempelajari struktur sosial dan budaya nya. Pemerintah Jepang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial, dan mengintegrasikan tradisi sosial ke dalam sistem pembangunan ekonomi.

Dari tinjauan mikro, salah satu aspek yang mendorong keberhasilan Jepang dalam membangun sumberdaya manusia paska perang dunia II adalah membudayakan sistem “Kerja Kelompok” (Team work). Yaitu suatu sistem, seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, yang mana para insinyur Jepang yang dikirim ke Barat untuk belajar harus kembali ke Jepang dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ilmu dan teknologi yang mereka bawa harus diajarkan kepada semua anggota kelompoknya.

Sedangakan dilihat dari aspek makro pembangunan, Jepang memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan. Diantara Negara-negara maju, Jepang adalah negara yang paling tinggi tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Bukan hanya dari aspek pendapatan tetapi juga meliputi fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur-fisik, dan lain-lain. Rakyat jepang masa sekarang sudah menikmati fasilitas – fasilitas tersebut. Bahkan untuk daerah pedesaan di pegunungan, mereka mendapatkan fasilitas jalan, air minum dan listrik kurang lebih seperti di Tokyo, Kyoto, Osaka dan kota-kota besar lainnya.

Untuk sumber daya pembangunan, jepang memang berbeda dengan negara – negara maju lainnya. Bangsa Jepang sangat sedikit menggunakan sumberdaya yang berasal dari hutang luar negeri terutama pada dekade awal pembangunan industri. ementara Negara-negara eropa seperti Belgia, Perancis, bahkan Rusia justru menggantungkan pada foreign capital (hutang luar negeri) yang difasilitasi oleh “British Capital” dan “French Capital” pada era tahun 1800-an.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Jepang enggan menggunakan fasilitas utang luar negeri, yaitu :

a. Investor asing tidak tertarik berinvestasi karena Jepang bukan Negara yang kaya sumberdaya alam sehingga “capital-inflow” dalam bentuk “Foreign Direct Investment (FDI)” tidak terjadi.

b. pemerintah Jepang pada saat itu benar-benar belajar dari pengalaman Negara-negara lain yang mengalami kesalahan dalam mengelola foreign capital seperti yang terjadi di Negara Mesir dan Turki yang menyebabkan “kekacauan ekonomi” di kedua negara tersebut. Belajar dari kegagalan Negara lain, pemerintah Jepang giat mengkonsolidasikan sumberdaya domestik dan mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk menjadi mitra pemerintah dalam membangun dan memajukan perekonomian nasional serta membantu dan memfasilitasi masyarakatnya menjadi pengusaha-pengusaha baru. Dengan mengefektifkan sumberdaya-sumberdaya baru tersebut, Jepang memulai revolusi industrinya sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam sejarah Jepang, sebelum tahun 900, pinjaman luar negeri yang terbesar tercatat 5 juta yen yang dipinjam pada tahun 1870 ketika membangun ruas jalan kereta api antara Tokyo dan Yokohama. Prosentase pinjaman tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan total dana yang dipakai untuk membangun ruas jalan kereta api pada saat itu.

c. Memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur Sosial. Keunggulan Jepang lainnya dalam hal rekonstruksi perekonomian pasca perang dunia II yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur fisik adalah bahwa infrastruktur sosial yang dibangun sejak masa keemasan samurai tidak ikut hancur. Meskipun infrastruktur fisik luluh lantak, pengangguran besar-besaran tak dapat dihindari, namun sistem pendidikan yang telah diwajibkan pada masa Tokugawa dan para “shohun” (jendral, militer) terus didorong agar masyakarat untuk terus belajar, terutama dalam hal membaca dan menulis serta terus membangun sistem pendidikan dan business tradition. Dua infrastruktur sosial penting inilah yang telah dibangun dan pada akhirnya menjadi landasan yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi moderen di Jepang dalam waktu yang relatif singkat.. Hal ini mencerminkan bahwa “Sumber Daya Manusia” merupakan hal sangat penting sebagai bagian dari “infrastruktur sosial” dalam proses pembangunan. Dimasa lalu dalam sistem pemerintahan yang otokratis feodalisme, dimana Jepang masih menutup diri dari pergaulan internasional dan sistem perekonomian moderen tidak dapat dilaksanakan, peranan sekolah yang diprakarsai oleh kuil-kuil budha cukup mendorong iklim dan tradisi bisnis, sehingga masyarakatnya dapat bertahan secara berswadaya dan mandiri. Pertanian terutama hasil-hasil pertanian dilakukan dengan sistem cooperation and joint-undertaking.

BAB III
KESIMPULAN

Disamping strategi perekonomian yang tepat, yaitu menghindari hutang luar negeri dan memanfaatkan perusahaan – perusahaan lokal, salah satu faktor penentu pesatnya pembangunan Bangsa Jepang adalah masih dipertahankannya nilai – nilai tradisional. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi mereka mengembangkan model mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa konsep dan sistem perekonomian yang dipakai di barat dianggap baru mencapai proses “bahan-baku”, dan belum “ready to use.”. Itulah yang menyebabkan Jepang bisa segera bangkit dari kehancurannya setelah perang dunia II.

Biografi Mahatma Gandhi

Hampir semua orang di dunia ini mengenal sosok bernama Mahatma Gandhi. Walaupun beliau tidak pernah mendapatkan nobel perdamaian, namun jasanya untuk perdamaian dunia tidak diragukan lagi. Sifat paling utama dari sosok seorang Mahatma Gandhi adalah, beliau sangat tidak menyukai kekerasan, apapun bentuknya.

Mahatma Gandhi lahir pada tanggal 2 oktober 1869 di salah satu daerah India, Gujarat. Banyak orang di dunia memang lebih mengenal beliau dengan nama Mahatma Gandhi yang dalam bahasa Sansekerta berarti “jiwa agung”, namun nama aslinya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi dibesarkan di sebuah keluarga yang memiliki pemikiran konservatif. Keluarganya memiliki hubungan dengan penguasa Kathiawad di India. Beberapa dari mereka bekerja pada pemerintah. Sepanjang hidupnya digunakan untuk menegakkan perdamaian, sayang usaha tersebut harus terhenti pada 30 januari 1948. Pada tanggal tersebut, Mahatma Gandhi menghembuskan nafas terakhirnya di New Delhi, India, akibat pembunuhan oleh seorang hindu fanatik yang menganggap beliau terlalu memihak pada kaum muslim. Peristiwa tersebut hanya berselang dua minggu setelah penandatanganan perjanjian damai oleh pihak tentara Inggris dalam upaya membebaskan India dari belenggu perjajahan Britania Raya. Padahal seperti diketahui banyak orang, beliau adalah sosok pengagum dan sangat menghargai berbagai aliran kepercayaan, baik Islam, Hindu, maupun Kristen.
Awal perjuangan Mahatma Gandhi bermula dari Afrika. Saat itu beliau baru saja menyelesaikan studi hukum nya di Universitas College, London. Sebenarnya Mahatma Gandhi setelah lulus kuliah telah mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum di India, namun rakyat India tidak terlalu memanfaatkan lembaga tersebut. Di Afrika, tepatnya Afrika Selatan, beliau menjadi salah satu pemerhati bahkan korban apartheid. Beliau banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif, terutama menyangkut soal ras. Oleh karena itu, Mahatma Gandhi memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik dengan mendirikan gerakan non-kekerasan. Beliau berada di negara tersebut sekitar 20 tahun. Gerakannya banyak diinspirasi oleh pemikiran penulis asal Rusia, Leo Toistoy. Saat perang Boer berlangsung, Mahatma Gandhi berperan sebagai “penyelamat”. Beliau mendirikan tenda khusus untuk perawatan kesehatan. Setelah merasa misi nya di Afrika Selatan selesai, beliau memutuskan kembali ke negara asalnya, India.

Di India, Mahatma Gandhi berjuang keras demi mewujudkan kemerdekaan negara tersebut. Namun setiap tindakannya dilakukan dengan cara halus atau tanpa kekerasan. Seperti telah disebutkan di awal, beliau sangat membenci kekerasan. Beliau menjadi penyemangat utama rakyat untuk melawan penjajah. Beliau menanamkan keyakinan pada rakyat India bahwa yang berhak mengurus serta mengatur tanah India adalah rakyat India sendiri. Beliau menggunakan istilah Satyagraha yang berarti “kebenaran dan keteguhan pada seluruh masyarakat India” untuk mengobarkan semangat rakyat. Mahatma Gandhi sering mengatakan bahwa nilai-nilai ajarannya sangat sederhana, yaitu berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional: kebenaran (satya), dan non-kekerasan (ahimsa). Gerakan tersebut mulai gencar dilakukan oleh Mahatma Gandhi setelah Perang Dunia 1. Gerakan tersebut benar – benar mendapatkan dukungan penuh dari hampir seluruh rakyat India pada tahun 1919.

Dalam menjalankan misinya tersebut, beliau juga menggunakan strategi ekonomi. Mahatma Gandhi memboikot barang – barang produksi Inggris lalu membangun perekonomian India secara mandiri meskipun hasilnya tidak terlalu besar.

Pada tahun 1947 India menjadi negara merdeka, namun terpecah menjadi 2, India dan Pakistan. Mahatma Gandhi tidak setuju dengan hal tersebut. Beliau percaya bahwa manusia dari segala agama mempunyai hak yang sama untuk hidup bersama secara damai di dalam satu negara. Namun di India saat itu, yang notabene rakyatnya berlatar belakang suku dan agama berbeda. yakin bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara agar kelompok yang berbeda dapat mempunyai negara mereka sendiri. Banyak rakyat yang menginginkan agar para pemeluk agama Hindu maupun Islam memiliki negara sendiri.
Perjuangan yang beliau lakukan menjadi inspirasi bagi koloni – koloni Inggris lainnya untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Saat koloni – koloni tersebut telah terpecah, terbentuklah sebuah persemakmuran.

Setidaknya ada sepuluh ajaran Mahatma Gandhi yang cukup dikenal oleh dunia.
1. Change Yourself
“You must be the change you want to see in the world.” Kau sendiri mesti menjadi perubahan seperti yang kauinginkan terjadi dalam dunia ini

2. “Nobody can hurt me without my permission.” = Tak seorang pun dapat menyakitiku bila aku tidak mengijinkannya.

3. Forgive and Let it Go.
“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong…. An eye for eye only ends up making the whole world blind.” Artinya, Seorang lemah tidak dapat memaafkan. Kemampuan untuk memaafkan hanyalah ada pada mereka yang kuat…… Bila pencungkilan mata dibalas dengan mencungkil mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta.

4. Without Action You aren’t Going Anywhere. “An ounce of practice is worth more than tons of preaching” Satu ons tindakan lebih baik dari pada berton-ton dakwah.

5. Take care of this moment.
“I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present. God has given me no control over the moment following.” Aku tidak tertarik untuk melihat apa yang dapat terjadi pada masa depan. Aku tertarik dengan masa kini. Tuhan tidak memberiku kendali terhadap apa yang dapat terjadi sesaat lagi.

6. Everyone is Human.
“I claim to be a simple individual liable to err like any other fellow mortal. I own, however, that I have humility enough to confess my errors and to retrace my steps.” Aku hanyalah seorang manusia biasa yang dapat berbuat salah seperti orang lain juga. Namun, harus kutambahkan bahwa aku memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan-kesalahanku dan memperbaikinya.

7. Persist.
“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” Awalnya, mereka meremehkanmu, kemudian mereka menertawakanmu, dan melawanmu, lalu engkau keluar sebagai pemenang.

8. See the Good in People and Help Them.
“I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won’t presume to probe into the faults of others”. Aku hanya melihat sifat-sifat baik di dalam diri sesama manusia. Karena, diriku sendiri tidak sepenuhnya bebas dari keburukan, maka aku tidak membedah orang lain untuk mencari keburukan mereka.

“Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow-men”. Manusia menjadi besar selaras dengan kebaikan yang dilakukannya bagi sesama manusia.

“I suppose leadership at one time meant muscles; but today it means getting along with people” .Barangkali otot menjadi tolok ukur bagi kepemimpinan pada masa lalu. Sekarang, tolok ukurnya adalah hubungan dengan sesama manusia.

9. Be Congruent, be Authentic, be Your True Self.
“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.” Keselarasan antara apa yang kaupikirkan, apa yang kauucapkan dan apa yang kaulakukan – itulah kebahagiaan.
“Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.” Jadikanlah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai tujuanmu. Jadikanlah pemurnian pikiran sebagai tujuanmu – maka semuanya akan beres.

10. Continue to Grow and Evolve.
“Constant development is the law of life, and a man who always tries to maintain his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position.” Perkembangan terus-menerus itulah hukum alam. Seseorang yang ingin bertahan dengan dogma-dogma (lama) untuk menunjukkan konsistensi diri, sesungguhnya berada pada posisi yang salah.

13th days film

Thirteen days adalah sebuah film yang menceritakan mengenai peristiwa menegangkan selama 13 hari, yang mana merupakan salah satu peristiwa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peristiwa ini lazim disebut “The Cuban Missile Crisis”. Kejadian ini dipicu tindakan Uni Soviet yang mana atas izin Fidel Castro, menempatkan sejumlah misil balistik di Cuba. Tentu saja hal ini membuat Amerika Serikat khawatir. Tindakan Uni Soviet tersebut dianggap mengancam kepentingan nasional tertinggi negara mereka. Diketahui bahwa rudal – rudal tersebut dapat mencapai kota kota besar di AS dalam waktu singkat. Diperkirakan dalam 5 menit, bisa membunuh 80 juta warga Amerika Serikat. Singkat cerita, Presiden AS saat itu, John F. Kennedy, bersama staf stafnya segera memikirkan bagaimana mengahadapi tingkah laku Uni Soviet tersebut. Beberapa pilihan keputusan bermunculan, akan tetapi mereka harus segera menemukan cara yang tepat dalam waktu cepat. Di butuhkan pilihan yang rasional dalah peristiwa ini.

Pada awal perundingan bersama jajaran jajarannya, terdapat 2 pilihan kebijakan yang diajukan oleh salah satu staf, yaitu dengan tekanan dan aksi internasional sampai Uni Soviet menyerah atau dengan serangan udara. Saat itu J.F.K mempertimbangkan untuk menyerang Uni Soviet, akan tetapi kenny o’donnel berpendapat hal itu akan memaksa AS berperang. Rasionalisasinya, bila AS membunuh banyak orang Rusia, maka Uni Soviet akan menyerang Berlin, dan bila Berlin diserang, NATO pasti dilibatkan, sehingga berperanglah mereka. Setelah perdebatan itu, Bobby memberi usul untuk mengumpulkan tokoh tokoh utama tiap departemen, disebut EXCOM. Pertemuan ke 2, pendapat kepala staf gabungan adalah mengadakan invasi. Alasan mereka, serangan udara meluas tidaklah cukup, harus dilanjutkan dengan serangan udara versi penuh OPLAN 316. Selain yakin rudal akan tersingkir semua, Fidel Castro pun bisa digulingkan. Pada akhirnya terdapat 3 pilihan dalam pertemuan tersebut. Pertama, serangan udara terbatas terhadap rudal – rudal Uni Soviet. Kedua, Serangan udara lebih luas terhadap pertahanan udara mereka. Ketiga, invasi. Pilhan pertama jelas ditempuh. Pada pertemuan ke 3, pilihan selanjutnya adalah blokade Kuba. Namun blokade diperkirakan akan menghilangkan kejutan strategis. Pertemuan ke 4, dihasilkan 3 pilihan, karantina, serangan udara, atau perundiangan lewat PBB. Kennedy bersaudara tidak ingin memilih serangan udara karena hal itu akan mengantarkan AS pada perang besar, sedangkan para jenderal militer memang menginginkan hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa militer AS ingin balas dendam terhadap kekalahan mereka di teluk babi. Setelah 4 pertemuan tersebut, akhirnya presiden mengumumkan 3 pilihan kebijakan pada rakyat Amerika. Pertama, menghentikan pembangunan ofensif dengan dilaksanakan karantina ketat pada semua peralatan militer ke kuba. Kedua, pengintaian terhadap Kuba dan pembangunan militernya ditingkatkan. Ketiga, serangan rudal terhadap negara barat manapun akan mengakibatkan serangan balasan terhadap Uni Soviet. Sejak saat itu, karantina diberlakukan.

Namun recana tersebut tidak selamanya mulus. Suatu surat kabar memberitakan blok Uni Soviet memperketat kewaspadaan serta datangnya surat yang disinyalir dari Nikita Kurchev yang isinya ajakan perundingan. 28 Oktober 1962, Khruschev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asalkan AS berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Ada saran untuk menukar misil di kuba dengan misil di Turki. Dan akhirnya Presiden memrintahkan mempersiapkan serangan udara. Namun o’donnel berpendapat apabila rudal turki di tukar dengan rudal kuba, Uni Soviet akan terus menekan Amerika Serikat yang akhirnya perang tak terelakkan. Saat itu, Uni Soviet berasumsi bahwa Amerika menginginkan perang, padahal tidak.

Peristiwa ini berakhir di meja perundingan antara Bobby dan wakil dari Uni Soviet. Yang mana AS menjanjikan jaminan pribadi bahwa rudal di Turki akan ditarik, namun 6 bulan mendatang dan kesepakatan tersebut tidak diumumkan dalam bentuk apapun. Langkah tersebut ternyata berhasil. PM Kurchev pada hari ke 13 mengirim pesan pada Presiden John F.Kennedy bahwa Uni Soviet akan menghentikan pembanguna instalasi di Kuba, pelucutan senjata di Kuba berikut pengembalian senjata tersebut ke Uni Soviet. Disimpulkan, Amerika Serikat berhasil menghindari perang dan keamanan nasionalnya terjaga.

–tugas mata kuliah Metode Ilmu Politik, Hubungan Internasional UMY-

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.